Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi aktivitas transportasi laut selama Angkutan Lebaran 2026, khususnya di pelabuhan penyeberangan yang diproyeksikan mengalami lonjakan penumpang. Komitmen itu diwujudkan dengan melakukan inspeksi dan pemeriksaan kelaiklautan kapal yang melayani angkutan Lebaran.

Yang pertama diperiksa kelaiklautan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 10–12 Februari 2026, yang sedang melakukan persiapan Angkutan Laut Lebaran.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin mengatakan pemeriksaan kelaiklautan dilakukan sebagai langkah preventif. Hal itu untuk memastikan seluruh armada penumpang dalam kondisi laik laut sebelum periode angkutan Lebaran yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang.

“Pemeriksaan ini kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi, mulai dari kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal, alat keselamatan dan pemadam kebakaran, sistem manajemen kapal, alat navigasi, permesinan hingga aspek stabilitas kapal,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis.

Pemeriksaan dipimpin Kepala Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal Ditkapel, Amir Makbul, didampingi tim Kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi serta Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Tiga kapal penumpang yang melayani lintasan Jawa–Bali menjadi objek pemeriksaan, yakni KMP Portlink VII, KMP Mutiara Sentosa III, dan KMP Perkasa Prima 5.

Marine Inspector KSOP Tanjung Wangi sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 dari total 55 kapal yang beroperasi di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, sementara delapan kapal lainnya diperiksa oleh UPP Kelas II Gilimanuk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kemenhub melaporkan kondisi kapal penumpang di Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi secara umum dinyatakan baik dan laiklaut, meski ditemukan beberapa kekurangan minor yang harus segera dilengkapi.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memproyeksikan jumlah penumpang pada Angkutan Laut Lebaran 2026 mencapai 1,67 juta orang di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Angka ini meningkat sekitar 3 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 1,62 juta penumpang. (*)
 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta nelayan, pelaut dan warga yang beraktivitas di laut pada 11-14 Februari 2026 untuk waspada. Sebab, pada tanggal tersebut cuaca dan gelombang laut tidak bersahabat dan gelombang laut cukup tinggi.

Menurut hasil prakiraan BMKG, gelombang laut setinggi 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Bengkulu, Aceh, Kepulauan Mentawai, Lampung, serta Samudra Hindia selatan Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Gelombang dengan ketinggian serupa juga berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Bali, Laut Flores, Laut Seram, Laut Sumbawa, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru bagian tengah, utara dan timur, Selat Karimata bagian utara, serta Selat Makassar bagian selatan.

Sementara itu, gelombang lebih tinggi pada kisaran 2,5-4 meter berpeluang terjadi di Samudra Pasifik utara Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua.

Menurut Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo di Jakarta, Rabu, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 5-20 knot. Sedangkan, di wilayah selatan bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 3-16 knot.  

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Jawa bagian timur dan Samudra Pasifik utara Maluku, yang berkontribusi terhadap peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan," kata Eko,, Rabu, 11 Februari 2026.

BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan apabila kecepatan angin melebihi 15 knot dan gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang dengan angin lebih dari 16 knot dan gelombang di atas 1,5 meter, serta kapal ferry jika angin melebihi 21 knot dan gelombang di atas 2,5 meter."Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir diminta tetap waspada dan memantau informasi cuaca maritim terkini dari BMKG," kata Eko Prasetyo. (*)

Libur Lebaran sudah di depan mata. Selain jalur darat, jalur transportasi mudik dengan moda kapal laut juga diprediksi akan sangat padat. Pemerintah berencana memberikan diskon tarif transportasi kapal laut, termasuk juga transportasi darat dan udara sepanjang masa libur Lebaran. Seperti apa? Berikut penjelasannya. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, tahun ini pemerintah menggelontorkan anggaran untuk diskon transportasi sebesar Rp 911,16 miliar yang berasal dari APBN maupun non-APBN. 

Untuk diskon angkutan laut oleh PT Pelni akan mulai berlaku pada 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan diskon tarif 30 persen, mulai dari tarif dasar dengan target 445.000 penumpang.
Untuk angkutan penyeberangan oleh PT ASDP Indonesia Ferry, yang mulai berlaku sejak 12 hingga 31 Maret 2026 dengan tarif diskon 100 persen dari jasa ke Pelabuhan. Targetnya adalah kepada 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Adapun khusus diskon di PT Kereta Api  Indoensia diberlakukan untuk perjalanan periode tanggal 14 hingga 29 Maret 2026, dengan diskon tarif sebesar 30%, dengan target 1,2 juta penumpang.

Terakhir, angkutan udara berlaku mulai 14 hingga 29 Maret 2026, dengan tarif diskon sebesar 17 hingga 18 persen untuk kelas ekonomi, dan perjalanan target dalam negeri sebanyak 3,3 juta penumpang.

“Kemudian pada waktu untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta,” tutur Airlangga (10/2/2026).

Pemberian diskon tarif transportasi ini, tamban Airlangg, untuk mendorong daya beli masyarakat agar bisa berlibur, yang pada muaranya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Terbukti saat adanya pemberian diskon tarif transportasi saat periode Natal dan Tahun Baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,39%.

Selain itu, berkaca pada tahun lalu, peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 itu mencapai 154,62 juta orang dan Libur Nataru 110,43 juta orang.

Agar proses mudik dan arus balik Lebaran lancar, pemerintah sudah menyiapkan surat keputusan bersama untuk pengaturan angkutan selama Lebaran 2-26. (*)

Proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa terus dimatangkan pemerintah. Ditargetkan tanggul laut raksasa ini tahan hingga 200 tahun. 

Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), megaproyek tanggul laut raksasa ini akan menjadi infrastruktur perlindungan jangka panjang dari ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah (land subsidence) yang kian masif di wilayah pantura Jawa.

Kepala Badan Otorita Pelaksana Pembangunan Pantai Utara Jawa (BOPPUJ), Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan bahwa desain GSW harus memiliki standar ketahanan tinggi dan berumur panjang.

"Ini pekerjaan panjang, heritage untuk Indonesia. Jadi legend kayak kita bangun Borobudur, ini harus bertahan 100-200 tahun," jelasnya di Kantor Kemenko IPK, Jakarta.

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta hingga sejumlah wilayah Jawa Tengah yang rutin terdampak banjir rob, seperti Semarang, Kendal, dan Pekalongan.

"Pekalongan juga sudah tenggelam dan betul, Semarang hari ini sudah rob juga 7 cm sampai 9 cm kalau ada hujan. Sehingga lapangan terbang Semarang itu kalau tidak dipompa, tidak bisa berfungsi dengan baik," ujarnya.

Selain aspek teknis, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan proyek tanggul laut raksasa tersebut. AHY menjelaskan, pembangunan Giant Sea Wall akan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lebih lanjut, proyek ini akan dipimpin oleh badan otorita baru bentukan Presiden Prabowo Subianto pada 2025, yakni Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa, sementara Kemenko IPK bertindak sebagai dewan pengarah.

Menurut AHY, badan tersebut saat ini masih menyempurnakan konsep pembangunan, termasuk desain teknis dan skema pembiayaan.

"Nah, tanggul itu diperlukan. Sudah ada sejumlah rancangan yang terus disempurnakan ditambah juga dengan kurang lebih konsep pembiayaannya seperti apa," kata AHY.

Giant Sea Wall digagas sebagai solusi jangka panjang untuk melindungi kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, Demak, hingga Kendal dari risiko banjir rob dan penurunan muka tanah yang berpotensi semakin parah akibat perubahan iklim dan eksploitasi air tanah. (*)