Dari total 260 pelabuhan di Indonesia yang dibangun pemerintah, baru 151 pelabuhan yang memakai sistem digital dengan layanan inaportnet. Sebuah layanan digital terintegrasi yang berfungsi mengawasi, mendata dan memastikan operasi pelabuhan dan pelayaran berjalan sesuai aturan.
Inaportnet merupakan platform yang menghadirkan transparansi yang lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan. Melalui platform itu, semua informasi terkait pelabuhan dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait.
Hal tersebut menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat dengan jelas memantau dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan.
Sistem Inaportnet memastikan pengawasan administrasi dan kegiatan di pelabuhan menjadi lebih efektif. Proses perijinan dan kelengkapan persyaratan di pelabuhan dapat terintegrasi secara digital sehingga lebih efisien dan transparan.
Inaportnet juga berkontribusi dalam upaya peningkatan pengawasan pendapatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kepelabuhanan. Melalui sistem yang terintegrasi, data pendapatan dapat diakses secara real-time dan akurat.
Pemerintah saat ini baru menerapkan sistem Inaportnet di 45 pelabuhan dari 151 pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, penerapan Inaportnet tahap I 2023 telah diterapkan di 40 pelabuhan sehingga saat ini pelabuhan yang telah menerapkan Inaportnet dari 2016 sampai dengan September 2023 sebanyak 194 pelabuhan dari total yang ditargetkan 260 pelabuhan sampai akhir 2023.
Menurut Plt Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, transformasi digital harus terus ditingkatkan agar mewujudkan peningkatan pelayanan yang berkesinambungan dan terstruktur di pelabuhan.
"Kita harus dinamis dalam menghadapi tantangan global serta selalu mengikuti perkembangan dunia kepelabuhanan dan teknologi penunjangnya," kata Antoni.
"Dengan penerapan Inaportnet tahap II di 45 pelabuhan dapat terwujudnya pengawasan terhadap kegiatan kapal dan barang di pelabuhan yang akuntabel dan transparan serta dapat meningkatkan PNBP pada sektor kepelabuhanan," ucap Antoni.
Adapun, 45 pelabuhan yang menerapkan inaportnet tahap II tahun 2023, yaitu Kantor KSOP Kelas IV Garongkong, KSOP Kelas IV Bagan Siapi-Api, UPP Kelas II Amurang, UPP Kelas II Palopo, UPP Kelas II Tahuna, UPP HKelas II Branta, UPP Kelas II Tarempa, UPP Kelas II Bajoe, UPP Kelas II Tulehu, UPP Kelas II Namlea, UPP Kelas II Maccini Baji, UPP Kelas II Serui, UPP Kelas II Nabire, UPP Kelas II Tual, UPP Kelas III Dabura, UPP Kelas III Ulu Siau.
Kemudian, Kantor UPP Kelas III Melonguane, UPP Kelas III Siwa, UPP Kelas III Telaga Biru, UPP Kelas III Bawean, UPP Kelas III Batang, UPP Kelas III Indramayu, UPP Kelas III Karangantu, UPP Kelas III Pelabuhan Ratu, UPP Kelas III Labuhan, UPP Kelas III Rembang, UPP Kelas III Majene, UPP Kelas III Mamuju, UPP Kelas III Panipahan, UPP Kelas III Tanjung Medang, UPP Kelas III Sungai Guntung.
Selanjutnya, Kantor UPP Kelas III Dabo Singkep, UPP Kelas III Senayang, UPP Kelas III Menggala, UPP Kelas III Mesuji, UPP Kelas III Selayar, UPP Kelas III Pattrio Bajo, UPP Kelas III Dobo, UPP Kelas III Korido, UPP Kelas III Waren, UPP Kelas III Oransbari, UPP Kelas III Wasior, UPP Kelas III Agats, UPP Kelas III Juwana, dan UPP Kelas III Belang-Belang. (*)