Ahli ranjau dari Layanan Aksi Ranjau PBB (UNMAS), Paul Heslop, mengaku pesimistis krisis Selat Hormuz akan bisa diatasi dalam waktu singkat. Sebab, banyaknya ranjau laut yang ditebar menjadi hambatan paling besar. Kata Paul Heslop, menyapu ranjau di darat saja sulit, apalagi membersihkan ranjau di laut.

Selain perbedaan kedalaman ranjau yang dipasang, yaitu di oermukaan, di bawah permukaan dan di kedalaman, ada faktor lain yang mempersulit pembersihan ranjau di laut.
Faktor itu adalah arus dan gelombang laut. Dijelaskan Paul Heslop, karena arus laut, angin dan ombak, ranjau dapat berpindah-pindah tempat. Jika suatu area dibersihkan, dan terjadi gelombang pasang atau arus lain, maka area yang sama dapat terkontaminasi lagi.

“Para penjinak ranjau bekerja di lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah, itu sangat sulit," tambah Heslop seperti dikutip UN News.

Seperti diketahui, Selat Hormuz adalah jalur laut utama distribusi bahan emergi dan minyak bumi dari kawasan jazirah Arab ke Asia dan Eropa. Namun, akibat perang Iran Vs AS-Israel, Selat Hormuz diblokade Iran. Selain itu, di Selat itu juga dipasang ranjau laut untuk mencegah kapal tanpa izin Iran melintas.

Atas masalah tersebut, komunitas global mencoba berbagai cara untuk membuka kembali selat tersebut guna memfasilitasi aliran minyak dan pupuk.
Lebih lanjut Heslop menjelaskan, tantangan untuk membersihkan ranjau laut adalah mengetahui ranjau tersebut dipasang di permukaan air atau di dalam air.

”Ranjau laut tersebut dapat saja diletakkan di permukaan, mengapung di dalam air, atau ditempatkan di dasar laut. Untuk mengetahui hal itu merupakan sebuah tantangan berat,” tutur Heslop.

Menurut Heslop ranjau laut dapat terbuat dari plastik atau logam. Mekanisme pengaktifannya meliputi kontak dengan lambung kapal, pengaruh magnetik, atau dapat diledakkan dari jarak jauh, atau diatur waktunya untuk meledak.

Jika ranjau laut terbuat dari logam magnetometer (yang mengukur perubahan medan magnet) akan menemukannya. Terdapat juga berbagai alat deteksi sonar (gelombang suara) dan radar (gelombang radio) canggih untuk menemukan perangkat bawah air. (*)

Program restorasi terumbu karang bertajuk Harmoni Laut Ambon yang dipusatkan di Dusun Air Manis, Negeri Laha mulai digenjot awal April 2026 ini.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng Spice Island Resort serta Komunitas Diving Kota Ambon. Kolaborasi ini bertujuan untuk melestarikan kekayaan bahari Negeri Laha yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi selam kelas dunia dengan keunikan biota laut mikro yang memikat para penyelam.

Raja Negeri Laha, Yasir Mewar, mengungkapkan bahwa wilayahnya memiliki potensi wisata laut yang sangat besar. Negeri Laha bahkan dikenal sebagai desa wisata unggulan di Indonesia, terutama karena keberagaman biota lautnya, termasuk salah satu spesies endemik yang banyak diminati penyelam, yakni Frogfish.

Namun demikian, ia juga menyoroti ancaman serius terhadap ekosistem laut di wilayah tersebut. “Semakin hari ekosistem Laut Negeri Laha semakin terancam oleh banyaknya sampah dan kerusakan terumbu karang,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Pelaksana Harmoni Laut Ambon, Afik Tuasikal. Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kerusakan terumbu karang adalah aktivitas kapal yang menjatuhkan jangkar tanpa titik tambat yang jelas.

“Hal ini merusak susunan terumbu karang dan berdampak buruk terhadap kehidupan bawah laut,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, dilakukan restorasi terumbu karang menggunakan dua metode berbeda, yakni modul spider web dan umbrella web. Kedua metode ini dinilai efektif dalam membantu pertumbuhan terumbu karang baru.

Dive Instructor Spice Island Resort, Anwar Madea, menjelaskan bahwa modul tersebut dipasang pada kedalaman sekitar 20 meter dari garis pantai.

“Sebanyak 50 bibit terumbu karang telah ditanam sebagai bagian dari upaya rehabilitasi ekosistem laut di Negeri Laha,” ungkapnya.

Tak hanya fokus pada restorasi, program Harmoni Laut Ambon juga dirancang untuk mendorong potensi wisata selam melalui lomba foto bawah laut. Kegiatan ini diikuti oleh 18 penyelam, termasuk empat peserta dari mancanegara, yang turut mempromosikan keindahan bawah laut Ambon ke dunia internasional. (*)

Pakar geologi, Daryono menjelaskan, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang menghantam wilayah laut Bitung, Sulawesi Utara pada Kamis (2/4) pagi dikategorikan sebagai gempa megathrust oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Daryono mengatakan, gempa-gempa dengan mekanisme sesar naik (thrust fault) di wilayah Laut Maluku merupakan konsekuensi langsung dari dinamika tektonik kompleks pada zona konvergensi ganda (double subduction system) yang unik di kawasan itu. 

Daryono menyebut laut Maluku diapit oleh dua busur subduksi aktif, yaitu Lempeng Laut Maluku yang tersubduksi ke arah barat di bawah Busur Sangihe, serta ke arah timur di bawah Busur Halmahera. "Kondisi ini menyebabkan akumulasi tegangan kompresi yang sangat intens pada kerak bumi," kata Daryono kepada wartawan, Jumat (3/4/2026). 

Dalam kerangka mekanika batuan dan tektonik lempeng, Daryono menerangkan mekanisme sesar naik terjadi akibat gaya kompresi horizontal yang mendorong satu blok batuan bergerak naik relatif terhadap blok lainnya. 

Di Laut Maluku, Daryono menyebut sumber gempa thrust umumnya berasosiasi dengan bidang kontak antarlempeng (megathrust) maupun deformasi internal pada slab yang tersubduksi. "Hal ini menjelaskan mengapa gempa-gempa di wilayah ini sering memiliki kedalaman menengah hingga dalam, namun tetap menunjukkan solusi mekanisme fokus berupa sesar naik," ujar Daryono. 
Secara geofisika, Daryono menyatakan karakteristik ini konsisten dengan hasil analisis momen sensor yang menunjukkan dominasi komponen kompresional (P-axis) hampir horizontal, serta bidang nodal yang mencerminkan geometri penunjaman lempeng. 

Selain itu, adanya interaksi kompleks antara dua sistem subduksi yang saling berhadapan (arc-arc collision) memperkuat intensitas deformasi."Sehingga meningkatkan frekuensi kejadian gempa dengan mekanisme sesar naik," ujar Daryono. 

Dari perspektif kebencanaan, Daryono mengamati gempa thrust di Laut Maluku memiliki signifikansi tinggi karena berpotensi menghasilkan deformasi dasar laut secara vertikal. Hal ini dapat memicu tsunami, terutama jika terjadi pada kedalaman dangkal dan melibatkan pergeseran besar di bidang patahan. 
"Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme ini menjadi krusial dalam upaya mitigasi risiko bencana di kawasan Indonesia timur,"ujar Daryono. (*) 

Penyebrangan dari dan ke Pulau Bali melalui akses Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dianggap sudah overload. Selain menimbulkan kemacetan kuar biasa di kedua pelabuhan, hal ini juga rawan kecelakaan. Untuk itu, DPR meminta pemerintah memikirkan pembangunan pelabuhan baru sebagai alternatif penyebrangan dari dan ke Pulau Bali.

Menurut anggota DPR RI Iman Sukri, kondisi penyebrangan Ketapang-Gilimanuk sudah harus dikurangi atau dialihkan volume kapal dan penumpangnya. Sebab, sejauh ini, penyebrangan Ketapang-Gilimanuk merupakan satu-satunya akses lalu lintas laut Pulau Jawa-Pulau Bali.

"Saya kira sudah waktunya pemerintah serius membangun alternatif pelabuhan lain dari dan atau menuju Bali. Tidak bisa terus bergantung pada Ketapang-Gilimanuk saja," ujar Iman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Iman mengatakan pembangunan akses laut baru menuju Bali diperlukan karena beban lalu lintas yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia saat ini.

Iman menyampaikan pernyataan itu untuk menanggapi kondisi berulang atas kemacetan yang terjadi menuju dua pelabuhan yang merupakan jalur penyeberangan Jawa-Bali tersebut.

Sementara itu, dia mengusulkan berbagai opsi pembukaan akses baru yang dinilai lebih representatif dan berkelanjutan.
Misalnya, kata dia, membuka jalur menuju Bali Utara, baik melalui kawasan Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) maupun dengan memperkuat peran Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jatim sebagai simpul penyeberangan alternatif.

"Pengembangan akses menuju Bali Utara bisa menjadi solusi untuk memecah konsentrasi arus kendaraan. Ini penting agar tidak terjadi penumpukan ekstrem di satu titik seperti yang kita lihat hari ini," jelasnya.

Walaupun demikian, dia mengingatkan agar upaya pembangunan akses laut baru tersebut tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali, khususnya terkait penolakan terhadap pembangunan jembatan penghubung Jawa-Bali.
Ia pun mengharapkan pemerintah pusat segera melakukan kajian komprehensif dan menindaklanjuti dengan langkah konkret agar konektivitas Jawa-Bali menjadi lebih andal, aman, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. (*)